Jakarta – Zona TV
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendorong penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelibatan multipihak secara inklusif.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (07/07/2025).
“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian ATR/BPN saja. Diperlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Karena itu, kami sangat terbuka dan menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.
Ia menegaskan, banyak konflik agraria berkaitan erat dengan isu-isu seperti penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor serta penyusunan roadmap yang konkret dan implementatif.
“Spirit kami adalah agar roadmap ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi dapat diimplementasikan melalui aksi nyata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga penyelesaian konflik agraria lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menekankan pentingnya menempatkan prinsip HAM sebagai landasan utama dalam menangani konflik agraria, mengingat dampaknya yang langsung menyentuh aspek kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Konflik agraria bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, tetapi menyangkut hak masyarakat atas sumber penghidupan mereka. Komnas HAM berkomitmen mendorong penyelesaian yang komprehensif berbasis HAM, dengan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci utama,” jelas Anies Hidayah.
Komnas HAM berharap sinergi kelembagaan ini dapat memperkuat langkah-langkah penyelesaian konflik agraria yang selama ini cenderung berlarut-larut di berbagai daerah. Melalui peta jalan yang sedang dirancang, diharapkan tercipta kesepahaman dan pembagian peran yang jelas antar pihak terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy turut didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula jajaran dari Komnas HAM.
(GF/SN)