JAKARTA – zona TV
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepolisian, keimigrasian, dan pemasyarakatan. Penandatanganan berlangsung di Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan Menteri Imipas Agus Andrianto. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi antar-lembaga dalam menjawab tantangan penegakan hukum dan pelayanan publik yang semakin kompleks.
"Tentunya kita semua berharap agar sinergisitas antara Polri dan Kementerian Imipas, soliditas, serta kerja-kerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara akan terus terjaga dan semakin meningkat, guna mendukung visi dan misi kebijakan Bapak Presiden Prabowo," ujar Kapolri dalam sambutannya.
Kapolri menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis di tengah dinamika global yang berpengaruh pada stabilitas nasional. Ia menyoroti berbagai bentuk kejahatan lintas negara (transnational crime), seperti illegal fishing, penyelundupan senjata, peredaran narkotika, serta kejahatan ekonomi lainnya yang berdampak pada kedaulatan dan perekonomian nasional.
"Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita hadapi bersama. Selain jalur tidak resmi atau jalur tikus, kita juga dihadapkan pada kejahatan di jalur resmi seperti pelabuhan dan bandara. Saat ini terdapat 96 pelabuhan dan 20 bandara yang perlu kita awasi secara intensif karena menjadi jalur potensial para pelaku kejahatan lintas negara," jelas Sigit.
Nota kesepahaman ini memuat tujuh poin utama kerja sama yang dinilai sangat relevan dengan tantangan aktual, mulai dari pertukaran informasi, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, hingga koordinasi operasional di lapangan.
"Dengan MoU ini, sinergitas dan efektivitas kerja akan semakin meningkat. Kita bisa saling melengkapi, mempercepat proses, memanfaatkan fasilitas secara optimal, serta meningkatkan kualitas SDM kedua lembaga dalam menjalankan tugasnya," tambah Sigit.
Ia juga menekankan pentingnya kekuatan kolaboratif dari seluruh unsur Polri dan Kementerian Imipas, mulai dari level pusat hingga daerah, untuk menjawab perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat secara responsif.
"Jika kekuatan ini kita satukan dan padukan, maka kita bisa bersama-sama menghadapi berbagai tantangan. Kolaborasi ini bukan hanya untuk penegakan hukum, tapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan bangsa," pungkas Kapolri.
Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting dalam membangun kerja sama kelembagaan yang lebih terintegrasi dan responsif dalam mendukung agenda nasional di bidang keamanan, keimigrasian, dan pemasyarakatan.