Zona TV Jakarta, Maluku, Kepulauan Aru
Memperingati Hari Buruh Internasional, Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aru (SAPA) menggelar mimbar bebas di pertigaan, Jalan Lukas Mairering, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kamis (01/5).
"Dalam peringatan hari buruh 1 Mei 2025 Kami Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aru meminta agar Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel agar segera membatalkan SK pemberhentian serta mengaktifkan kembalikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar tidak berdampak pada pengangkatan PPPK dan CASN di Kepulauan Aru," ungkap Beni Alatubir.
Dikatakan, aksi mimbar bebas di pertigaan tembok ratapan tersebut terkait dengan adanya keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tentang pemberhentian Kepala BKPSDM yang tidak sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 dan turunan Undang-Undang lainnya, sehingga berdampak kepada ribuan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, dari keputusan Bupati yang secara sepihak itu maka mengakibatkan BKN memblokir akun layanan kepegawaian di BKD sehingga berdampak pada pengurusan P3K dan CASN dalam mengurus NIP pengangkatan bagi yang sudah dinyatakan lulus seleksi.
"Jangan sampai masyarakat berfikir, masa kampanye Bupati kemarin hanya menipu saja untuk memimpin daerah Kabupaten Kepulauan Aru, lalu hanya memikirkan kepentingan pribadi sehingga lupa dengan masyarakat Aru," katanya
Sementara Johan Djamanmona orasi lainnya menyampaikan bahwa statement dari bupati Aru mengatakan bahwa PPPK yang lulus seleksi tahap satu saat ini adalah beban daerah.
"Saya nyatakan dengan tegas bahwa stemen tersebut salah, PPPK Bukan beban daerah, PPPK tidak melakukan korupsi di daerah ini, tetapi PPPK di gaji oleh pemerintah pusat lewat dana alokasi umum ( DAU ) bukan Bupati yang cari uang untuk bayar gaji PPPK," katanya
Dijelaskan, ketika ribuan PPPK dan CASN di angkat, maka itu juga menjadi keuntungan kepada masyarakat kecil yang berjualan di pasar, tukang ojek, sehingga ekonomi daerah dapat berjalan dengan baik.
"Jadi ketika mereka ini diangkat sudah tentu dapat meningkatkan perekonomian kita di Kabupaten Kepulauan Aru meningkat sehingga kami punya mama-mama, tukang ojek, sopir dan sebagainya juga sejahtera," ujar Johan
Sementara pantauan media ini, aksi mimbar bebas tersebut dipimpin oleh David Orun selaku penanggung jawab aksi dan
Korlap David Faturey, sedangkan jendral lapangan oleh Melki Siarukin.
Dalam aksi yang dimulai sekira pukul 12.30 WIT, terlihat mereka melakukan orasi-orasi di depan jalan Lukas Mairering secara bergantian serta membagikan selebaran kepada pengguna jalan yang lewat.
Selain itu, 5 buah Pamplet yang bertuliskan Rakyat Aru menggugat, Bupati Tidak Tahu Kerja, Selamatkan PPPK/CASN, Kembalikan Kepala BPKSDM serta Bapak Bupati Tidak Menyayangi Kami ( PPPK ).
Selain itu, dalam tuntutan aksi mereka meminta kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru agar segera membayar hak-hak guru yang belum terbayarkan.
Kemudian, meminta Bupati Kabupaten Kepulauan Aru untuk kembalikan jabatan Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Aru yang diberhentikan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Selanjutnya mendesak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru agar tidak mementingkan kepentingan pribadi sehingga mengorbankan PPPK dan CASN.
Pukul 16.00 WIT masa aksi membubarkan diri meninggalkan tempat aksi dalam keadaan aman dan lancar.
Penulis : Elisa Warkor
Editor : Cevi Supriatna