Kota Tasikmalaya — zona TV
Audiensi antara sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dengan Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Barat, yang digelar pada Rabu, 16 Juli 2025, berakhir tanpa kesepakatan alias deadlock.
Agenda audiensi tersebut membahas urgensi kejelasan legalitas akses jalan menuju lokasi rencana pembangunan SMA Negeri 11 Tasikmalaya. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII itu, tampak hadir Ketua Panitia Pendiri SMA Negeri 11 Tasikmalaya, Plt. Kepala SMA Negeri 11 Tasikmalaya, Kepala KCD Wilayah XII, Kasubag KCD Wilayah XII, serta belasan Ketua Ormas dan LSM dari Kecamatan Bungursari.
Para tokoh masyarakat Bungursari, melalui perwakilan ketua Ormas dan LSM, mendesak pihak KCD maupun panitia pendiri agar dapat menunjukkan bukti sah berupa surat hibah tanah untuk akses jalan menuju lokasi rencana pembangunan SMA Negeri 11. Menurut informasi yang dihimpun tim redaksi Zona TV dari para tokoh setempat, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait dokumen hibah tanah yang menjadi akses utama ke titik pembangunan sekolah tersebut.
“Hingga ditutupnya agenda audiensi, baik dari pihak Cabang Dinas maupun dari panitia pendiri SMA Negeri 11 tidak dapat menunjukkan berkas hibah tanah untuk akses jalan menuju lokasi sekolah,” ungkap Asep Devo, salah satu tokoh yang hadir dalam audiensi.
Keresahan serupa disampaikan oleh Ust. Bunyani Miftah, atau yang akrab disapa Ust. Bubun. Kepada awak media, beliau menegaskan pentingnya legalitas akses jalan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan di masa depan.
“Akses jalan menuju lokasi SMA Negeri 11 harus jelas dan tidak boleh ada ketidakpastian. Jangan sampai nanti di kemudian hari, anak cucu kita yang sedang menimba ilmu justru terhambat karena persoalan akses jalan yang tidak sah atau tidak tersedia,” tegas Ust. Bubun.
Ia juga menambahkan bahwa perjuangan hari ini adalah bentuk tanggung jawab moral generasi tua terhadap masa depan generasi muda.
“Kami para tokoh Bungursari memperjuangkan hal ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi anak cucu kita. Kita yang sudah tua mungkin suatu saat tidak ada, tapi anak cucu kita harus aman dan nyaman saat menempuh pendidikan tanpa terbebani masalah seperti ini. Akses jalan ke lokasi sekolah adalah harga mati yang harus diperjuangkan,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII maupun panitia pendiri SMA Negeri 11 terkait tindak lanjut persoalan akses jalan tersebut.
Diterbitkan oleh : Redaksi media zona TV