Jakarta – Zona TV
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan optimisme terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras dan konsistensi dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.
“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada kebijakan. Kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target di tahun ini, agar dapat memenuhi target tahun 2026,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi usai mengikuti rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2025). Ia turut didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
Rapat yang diikuti tersebut merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan, dalam rangka pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Dalam forum tersebut, Sekjen Kementerian ATR/BPN menyampaikan paparan mengenai empat fokus utama kebijakan PNBP.
Adapun empat fokus utama tersebut meliputi:
- Peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk diversifikasi layanan melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT).
- Peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui implementasi Sertipikat Elektronik.
- Evaluasi kebijakan tarif untuk mendorong iklim investasi yang sehat dan berpihak kepada masyarakat.
- Optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan aset-aset milik kementerian.
Dengan strategi tersebut, Pudji meyakini bahwa target PNBP 2026 dapat tercapai melalui sinergi dan konsolidasi seluruh elemen di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata pertumbuhan PNBP sebesar 14,2% per tahun. Kontribusi terbesar berasal dari pelayanan pertanahan yang menyumbang sekitar 97% dari total penerimaan. Peningkatan ini turut didukung oleh digitalisasi layanan, terutama dalam pemeliharaan data dan informasi pertanahan.
Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN telah mencapai Rp1,2 triliun atau 37,3% dari target. Diharapkan, hingga akhir tahun, total penerimaan dapat menembus angka Rp3,3 triliun, dengan mayoritas bersumber dari layanan pendaftaran tanah yang terus menunjukkan performa tinggi.
(GF/SN)