Kota Tasikmalaya, 24 Juni 2025 – Zona TV
Polemik mencuat di tengah masyarakat terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikelola pemerintah. Sejumlah warga di berbagai daerah, khususnya di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, mengeluhkan namanya dicoret dari daftar penerima bantuan tanpa penjelasan yang jelas dari pihak berwenang.
Beberapa warga menyampaikan kekecewaannya kepada tim redaksi Zona TV karena merasa masih layak mendapatkan bantuan, namun tiba-tiba tak lagi terdaftar sebagai penerima BPNT. Salah seorang warga Kelurahan Bungursari, Ibu SR (45), mengaku bahwa dirinya sudah tiga bulan terakhir tidak menerima bantuan, padahal kondisi ekonominya masih tergolong miskin.
"Saya kaget tiba-tiba tidak dapat lagi. Padahal belum ada survei atau pemberitahuan apa pun dari pemerintah. Mau tanya ke kelurahan juga bingung harus ke siapa," ujar SR.
Advertisement
Berdasarkan data sementara yang berhasil dihimpun Zona TV, pencoretan penerima BPNT terjadi ribuan orang di Kota Tasikmalaya. Pemerintah berdalih bahwa pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi alasan utama perubahan daftar penerima.
Namun, proses verifikasi dan validasi data yang tidak transparan justru menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Tidak sedikit yang menduga ada ketidaktepatan dalam proses pendataan, hingga adanya dugaan tebang pilih terhadap warga tertentu.
Pemerintah Daerah Diminta Bertanggung Jawab
Aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik, Cevi Supriatna, angkat bicara soal maraknya pencoretan tersebut. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kriteria penerima dan alasan pencoretan, agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial.
"Jika betul ada verifikasi data, tunjukkan ke masyarakat siapa yang menilai layak atau tidak. Ini program publik, bukan bantuan diam-diam. Harus terbuka!" tegas Cevi Supriatna kepada Zona TV.
Ia juga meminta Dinas Sosial Kota Tasikmalaya segera membuka posko pengaduan resmi dan aktif merespons keluhan warga.
Harapan Warga: Transparansi dan Keadilan
Program BPNT yang semula dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin agar bisa membeli kebutuhan pokok, kini justru memunculkan keresahan. Banyak warga berharap adanya evaluasi menyeluruh dan keterbukaan informasi dari pemerintah pusat hingga tingkat daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Zona TV masih berupaya menghubungi pihak Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dan Kementerian Sosial RI untuk mendapatkan keterangan resmi terkait kriteria pencoretan dan rencana perbaikan sistem BPNT ke depan.
Reporter: Tim Redaksi Zona TV
Editor : Redaksi Pusat
Zona TV - Investigasi Mengungkap Fakta