Tasikmalaya, 25 Juni 2025 — ZonaTV
Sebanyak lebih dari 39 ribu warga Kota Tasikmalaya yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS) kini harus menghadapi kenyataan pahit: nama mereka telah dicoret dari daftar penerima. Kondisi ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk salah satu tokoh masyarakat Tasikmalaya, Cevi Supriatna.
Kepada awak media ZonaTV, Cevi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan yang dinilainya tidak berpihak pada rakyat kecil.
"Yang kecil makin dicekik, sementara urusan besar negara seperti memberantas korupsi saja belum juga beres. Ini seperti membalikkan logika keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi," ujarnya tegas.
Menurut Cevi, selama ini jaminan kesehatan melalui program KIS telah menjadi penyelamat bagi banyak warga kurang mampu. Ia menilai langkah pencoretan ini bertentangan dengan amanah konstitusi yang mengatur tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
"Pemerintah seolah tak lagi memikirkan nasib rakyat kecil. Jutaan warga di berbagai daerah, termasuk di Tasikmalaya, kini kehilangan akses terhadap layanan kesehatan yang selama ini sangat mereka butuhkan. Apakah ini bentuk keberpihakan terhadap rakyat kecil? Dari sisi mananya?" ungkap Cevi.
Advertisement
Lebih lanjut, ia menyoroti pendekatan pemerintah dalam mengatasi persoalan keuangan negara.
"Kalau memang tujuannya untuk menyelamatkan anggaran, kenapa tidak fokus dulu ke para koruptor? Bukankah uang hasil korupsi yang disita juga akan kembali ke negara? Kenapa justru bantuan sosial masyarakat yang dicabut?" katanya geram.
Cevi juga mengusulkan agar pemerintah membuka akses permodalan usaha bagi masyarakat kecil dengan skema yang mudah, tidak rumit, dan bebas dari kepentingan para oknum kapitalis daerah.
"Masyarakat hanya butuh modal untuk jualan, hanya butuh beras untuk makan. Mereka tak minta lebih. Jangan biarkan rakyat makin gelisah hidup di tanah airnya sendiri yang begitu subur dan kaya akan sumber daya," tutur Cevi.
Ia menutup pernyataannya dengan seruan agar pemerintah pusat dan daerah benar-benar meninjau ulang kebijakan pencoretan massal bantuan sosial, termasuk KIS, dan kembali fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan anggaran negara.
(Redaksi/ZTV)